Puluhan Pekerja Tewas Dibunuh, Pengerjaan Jalan Trans Papua Tersisa 154 KM

Suara.com – Insiden pembunuhan puluhan pekerja Jalan Trans Papua di Kabupaten Nduga, Papua mewarnai pembangunan megaproyek jalan di daerah timur Indonesia itu. Dari informasi, setidaknya ada 24 pekerja yang tewas dibunuh.

Insiden pembunuhan para pekerja Jalan Trans Papua itu dilaporkan terjadi pada Minggu (2/12/2018). Dan saat ini, tim gabungan TNI-Polri tengah berada di lokasi kejadian untuk mengevakuasi para korban.

Terkait pengerjaan Jalan Trans Papua, Kepala Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah XVII Papua, Oesman Marbun mengatakan, saat ini pengerjaan Jalan Trans Papua (dulu namanya Jalan Trans Irian) sudah mecapai 95 persen dan akan terbuka pada tahun 2019 nanti daftar poker.

“Jadi kurang lebih dari 3.259 kilometer, sisa 154 kilometer lagi, dengan 10 segmen akan kami selesaikan dalam tahun depan,” katanya seperti diwartakan Kabarpapua.com, (Senin 3/12/2018).

Menurut Oesman, dengan ruas jalan Jayapura-Wamena sudah terbuka dan menembus delapan kabupaten ini, sementara sedang dalam penanganan, tapi antusiasme masyarkat cukup tinggi. Sehingga hampir setiap hari mobil yang naik dari arah Jayapura maupun Wamena terus berdatangan.

“Saat ini kami dalam tahap pengerjaan, dan kami hanya memberikan satu hari saja bagi mobil yang mengirim logistik ini untuk lewat, yakni hari Minggu. Sedangkan hari-hari lain kami pakai untuk bekerja, khususnya melayani rute Yalimo, Jayawijaya, Membaramo Tengah, Okbakma , Tolikara, Puncak Jaya, lanny jaya, ilaga dan Nduga,” Oesman menjelaskan.

Oesman juga menyampaikan meski ditutup sepenuhnya dan menghimbau agar tidak dilewati dulu, tapi rupanya antusiasme masyarakat tak bisa dibendung lagi. Hal itu karena barang yang dikirim lewat darat itu lebih murah dibanding melalui udara.

“Sehingga mereka sangat antusias dengan itu, walapun menginap berhari-hari di perjalanan mereka rela menunggu. Akibat antusiasme itu maka kami berikan satu hari kita buka, yakni hanya hari Minggu dan hari Senin sampai Sabtu kami bekerja,” imbuh Oesman.

Baca Juga

Biasa di Panggung, Begini Gaya Krisdayanti saat Kampanye Caleg di Desa

Suara.com – Krisdayanti, Caleg DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mendapat sambutan luar bisa dari mayoritas ibu-ibu saat mengunjungi Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Diva Indonesia yang sering disapa KD itu memang sedang melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di kabupaten Malang wilayah Selatan sejak 6 Desember 2018 lalu.

Krisdayanti menuturkan, kedatangannya ke sejumlah desa pelosok yang ada di Kabupaten Malang ini pada hari Sabtu (8/12) akhir pekan lalu, memang sengaja dilakukan untuk melihat dan merasakan secara langsung kondisi yang ada.

“Saya memang berniat untuk melihat keadaan masyarakat di Kabupaten Malang, terutama bagian pelosok wiyalah selatan,” ujar Krisdayanti seperti diberitakan Times Indonesia—jaringan Suara.com, Senin (10/12/2018).

Selama kunjungan tersebut, Krisdayanti mengakui bahwa meski ibu-ibu tidak bisa mengungkapkan masalah yang mereka hadapi, namun dia bisa merasakannya.

“Saya bisa merasakan apa yang dirasakan ibu-ibu saat saya temui, meskipun tidak banyak yang diungkapkannya,” ungkapnya.

Adik kandung artis Yuni Shara ini juga mengakui dia akan berupaya untuk mengunjungi desa dan kelurahan yang ada di seluruh wilayah Malang Raya.

“Demi masyarakat di Malang Raya, meskipun daerah itu adalah pelosok di Kabupaten Malang, sekuat tenaga saya sanggup mengunjunginya,” ujarnya.

Mayoritas perempuan dari desa Pujiharjo, Purwodadi, Kepatihan, dan 10 desa di wilayah kecamatan Tirtoyudo secara suka rela mendatangi KD. Bahkan Ibu-ibu kelompok pengajian dari Desa Kepatihan mendatangi KD dengan menumpang 2 unit mobil pick up.

Antuasiasme ibu-ibu itu disambut KD dengan melantunkan lagu “Menghitung Hari”.

Rusmiyati (42th), salah satu warga Desa Kepatihan, Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang berharap Krisdayanti bisa terpilih menjadi anggota dewan dan bisa menemui warga lagi di desanya.

“Yang jelas, kami berharap Mbak KD bisa jadi dan bisa menemui kembali warga di desa-desa,” harapnya.

Berita ini kali pertama diterbitkan TimesIndonesia.co.id dengan judul “Sambangi Desa di Kabupaten Malang, Krisdayanti Dapat Sambutan Luar Biasa dari Ibu-Ibu”

Baca Juga

Polisi Tangkap 96 Rakyat Papua yang Aksi Rayakan Hari HAM Sedunia

Suara.com – Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di seluruh Tanah Papua menggelar aksi damai memeringati hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia, Senin (10/12/2018). Hal sama juga dilakukan di Timika, Merauke, Jayapura, Manokwari, Pegunungan Bintang di tempat lain.

Namun, seperti diberitakan Tabloid Jubi, aksi itu tidak hanya diadang polisi. Ada juga tindakan pembubaran paksa, hingga penangkapan dan diduga disertai pemukulan.

Juru bicara KNPB Pusat Ones Suhuniap membenarkan adanya penahanan terhadap anggota KNPB daerah Mimika oleh aparat gabungan polisi/TNI.

“Saat KNPB wilayah Timika bersama rakyat Papua mulai Long March dari kantor KNPB Timika menuju ke Kantor DPRD Timika, mereka dihadang, ditangkap dan disiksa,” katanya, kepada Jubi.

Ia menjelaskan, pada Pukul 07.00 WIT, massa aksi keluar dari Kantor KNPB Timika mulai berjalan kaki menuju Kantor DPRD Mimika. Kemudian pada pukul 08.00 WIT mereka sampai tiba di Bundaran Timika Indah. Di sana TNI/POLRI mengadang mereka.

“Pukul 08.25 WIT TNI/Polri menangkap, dan menyiksa massa aksi. Barang-barang yang disita pada saat penangkapan adalah, pelantang suara dua buah, bendera KNPB, armi KNPB 30 buah, topi, baju, gelang bermotif bendera Bintang Kejora, spanduk 2 buah, motor satu buah,” katanya.

Selain itu, sebanyak 96 anggota serta simpatisan aksi juga ditangkap pihak Kepolisian Resort Mimika.

Ketua I KNPB Timika Yanto Awerkion membenarkan adanya peristiwa penangkapan terhadap massa aksi. “Padahal kami mau merayakan hari HAM sedunia, yang digelar di seluruh dunia,” katanya.

Polisi juga mengadang massa aksi peringatan hari HAM sedunia yang digelar oleh KNPB, mahasiswa dan masyarakat di Jayapura.

Kapolresta Kota Jayapura Ajun Komisaris Besar Gustaf Urbinas mengatakan, peringatan hari HAM sedunia ini bukan murni lagi digerakkan mahasiswa. Namun sudah ditunggangi oleh KNPB.

“Mereka ini bertentangan ideologi dengan NKRI, sebagai kapolres, pasti saya tidak memberikan ruang untuk mengadakan aksi menyuarakan hal hal di luar bingkai NKRI. Mereka sudah tidak murni mengangkat isu HAM,” klaimnya.

Berita ini kali pertama diterbitkan Tabloidjubi.com dengan judul “Polisi tangkap 96 peserta aksi peringatan hari HAM sedunia di Mimika”

Baca Juga

Akhir Desember 2018, Ujicoba MRT Akan Libatkan Masyarakat

Suara.com – Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta William Sabandar mengatakan, MRT Ratangga akan diuji coba untuk umum pada akhir Desember 2018.

Dalam tahap uji coba itu, pihaknya akan melibatkan masyarakat agar bisa merasakan secara langsung MRT Ratangga.

Kekinian, PT MRT Jakarta masih terus melakukan penyempurnaan pembangunan MRT dan 13 stasiun pemberhentian di sepanjang Bundaran Hotel Indonesia hingga Lebak Bulus.

Nantinya, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam ujicoba itu, namun tidak seluruh masyarakat bisa merasakannya.

“Sekarang kita sedang siapkan. Pada saat uji coba operasi, kita akan melibatkan masyarakat secara terbatas untuk terlibat dalam latihan-latihan uji coba,” kata William saat ditemui di Depo Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Senin (10/12/2018).

Saat ini, proses uji coba internal dengan berbagai skenario masih terus dilakukan. Melalui uji coba ini akan didapatkan hasil evaluasi untuk perbaikan MRT secara keseluruhan.

“Kita uji coba dengan berbagai skenario, kalau terjadi situasi gawat darurat misalnya. Kalau ada hal-hal yang tidak diingin terjadi seperti apa, bagaimana skenarionya,” ungkap William.

Proses ujicoba akan terus dilakukan hingga MRT dioperasikan. Sementara pada Februari 2019, akan dilakukan uji coba penuh. Hal itu dilakukan guna memastikan MRT Ratangga dapat melayani penumpang dengan aman dan nyaman.

Untuk informasi, lintasan MRT fase 1 Bundaran HI hingga Lebak Bulus sepanjang 16 kilometer rencananya akan beroperasi pada Maret 2019. Perjalanan yang ditempuh mencapai 30 menit dengan melintasi 13 stasiun pemberhentian.

Satu rangkaian terdiri atas 6 gerbong kereta dengan kapasitas tiap gerbong sebanyak 200-300 orang dan kapasitas maksimum sebanyak 1.800 penumpang.

Kecepatan kereta dalam tanah bisa mencapai 80 kilometer perjam dan bisa meningkat menjadi 100 kilometer perjam saat berada di atas permukaan tanah.

Baca Juga

Kota Ini Mau Juara! Jakmania Pilih ke SUGBK Ketimbang Nobar di Kelurahan

Suara.com – Muhammad Suyatno (27) Jakmania asal Blok M, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan lebih memilih menyaksikan langsung pertandingan laga pamungkas Persija Jakarta vs Mitra Kukar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) daripada nonton bareng di Kelurahan.

Yatno mengatakan euforia yang dirasakan jauh berbeda ketika menyaksikan langsung pertandingan di SGUBK.

Yatno sendiri mengaku tidak mengetahui kalau Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ternyata telah menyiapkan nonton bareng laga Persija vs Mitra Kukar di tiap kelurahan dan kecematan.

Meski begitu, Yatno mengatakan lebih tertarik menyaksikan langsung di SUGBK, terlebih laga kali ini menjadi laga penentuan Persija untuk menjadi juara pascapuasa gelar sejak tahun 2001 silam.

“Kalau itu saya enggak tahu, tapi pastinya bedalah kalau nonton langsung di stadion sama nobar. Apalagi kita udah lama menanti-nanti Persija juara,” kata Yatno saat ditemui di Komplek SUGBK, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Yatno sendiri tidak bisa memasuki SUGBK lantaran tidak memiliki tiket. Padahal, Yatno mengaku telah datang sejak pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB untuk mencari tiket.

Meski begitu, Yatno mengatakan dirinya tetap akan menunggu pertandingan Persija vs Mitra Kukar hingga usai. Yatno berharap tim kebanggaannya itu bisa menang dan menjadi saksi sejarah atas kemenangan Persija untuk kedua kalinya.

“Nunggu sampai udahan, mudah-mudahan menang dan mau ikut pawai nanti,” imbuhnya.

Anies Sediakan Nobar di Kelurahan, Jakmania: Bedalah Kalau Nonton Langsung

Suara.com – Muhammad Suyatno (27) tak mau nonton bareng di kelurahan untuk menyaksikan babak penentuan Liga 1 antara Persija vs Mitra Kukar. Menurut Jakmania itu, rasa menonton di kelurahan dan stadion GBK berbeda.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyediakan ratusan tempat di Jakarta untuk menonton bareng laga Persija vs Mitra Kukar. Itu khusus untuk penonton yang tidak mendapatkan tiket seperti Suyatno.

Suyatno sendiri mengaku tidak mengetahui kalau Anies ternyata telah menyiapkan nonton bareng laga Persija vs Mitra Kukar di tiap kelurahan dan kecematan. Meski begitu, Suyatno mengatakan lebih tertarik menyaksikan langsung di SUGBK, terlebih laga kali ini menjadi laga penentuan Persija untuk menjadi juara pascapuasa gelar sejak tahun 2001 silam.

“Kalau itu saya nggak tahu, tapi pastinya bedalah kalau nonton langsung di stadion sama nobar. Apalagi kita udah lama menanti-nanti Persija juara,” kata Suyatno saat ditemui di Komplek GBK, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Suyatno sendiri sejatinya tidak bisa memasuki SUGBK lantaran tidak memiliki tiket. Padahal, Yatno mengaku telah datang sejak pagi tadi sekitar pukul 10.00 WIB untuk mencari tiket.

Meski begitu, Suyatno mengatakan dirinya tetap akan menunggu pertandingan Persija vs Mitra Kukar hingga usai. Yatno berharap tim kebanggaannya itu bisa menang dan menjadi saksi sejarah atas kemenagan Persija untuk kedua kalinya.

“Nunggu sampai udahan, mudah-mudahan menang dan mau ikut pawai nanti,” imbuhnya.

Baca Juga

Sandiaga Uno Klarifikasi Maksud Prabowo Ngamuk ke Media

Suara.com – Calon Wakil Presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno memahami emosi Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto karena banyak media massa yang diklaim tidak meliput acara reuni 212. Pasalnya menurut Sandiaga acara tersebut memiliki esensi persatuan masyarakat Indonesia.

Sandiaga mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang ingin media massa meliput acara reuni 212 yang digelar di Lapangan Monas, Minggu (2/12/2018) secara objektif. Sandiaga pun menilai kalau acara itu sayang jika tidak diliput media massa. 

“Ini mestinya mendapatkan tempat yang lebih banyak di media saya buka lima koran hari seninnya yang menberitakan secara masif, yang lain  ada tapi kecil,” kata Sandiaga di Mall Metro Cipulir, Jakarta Selatan, Sabtu (8/12/2018).

Terkait dengan itu, Sandiaga meminta masyarakat untuk tidak menyalahkan media massa. Pasalnya, menurut Sandiaga media massa akan menjadi sahabat bagi siapapun yang terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden periode 2019 – 2024. 

“Saya nggak akan mungkin di sini, Pak Prabowo nggak mungkin di sini tanpa ada pemberitaan media, kalau tidak ya tidak akan dikenal saya di daerah,” ujarnya.

“Janganlah kita menyalahkan media tapi kita justru mengajak yuk kita sama-sama 130 hari lagi, kita create voice don’t create noise. Supaya kita bisa selesaikan permasalahan,” pungkasnya. 

Untuk diketahui, Prabowo Subianto mengamuk kepada media-media mainstream Indonesia. Menurutnya terdapat sejumlah media yang enggan memberitakan aksi reuni 212 yang diklaimnya dihadiri oleh 11 juta orang.

Kekesalan Prabowo berawal dari seringnya media menerbitkan berita tidak berimbang dalam memberitakan jalannya Pemilihan Presiden 2019.

Puncaknya, Prabowo menilai media sudah menelanjangi tubuhnya sendiri lantaran enggan menyampaikan soal peristiwa reuni 212 di Lapangan Monas, Minggu (2/12/2018).

Baca Juga

Pendakwah Lebanon Sebut Indonesia Barometer Negara Islam di Dunia

Suara.com – Acara peringatan Maulid Akbar Nabi Muhammad SAW yang digelar Fatayat NU di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat pada Minggu (8/12/2018) mendatangkan penceramah asal Lebanon, Syekh Zuher Usman Asuaid.

Dalam isi ceramahnya, Zuher mengaku kagum dengan Indonesia karena kaya dengan beragam etnis, agama dan budaya.

Menurut Ketua NU Care-LAZISNU, Ahmad Sudrajat, hal yang dikagumi Zuher yakni masyarakat Indonesia tak mudah terpecah belah karena banyak perbedaan.

“Banyak tatanan keberagaman di Indonesia yang menarik. Di mana suku-suku bangsa, bahasa, adat istiadat tetapi bermacam macam karakter itu tidak membuat di antara kita pecah. Justru ketika ada perbedaan-perbedaan itu, justru perbedaan itu bisa menyatukan kita,” kata Ahmad menyimpulkan isi ceramah Zuher.

Lebih lanjut, Ahmad menyampaikan hal lain yang ikut disoroti pendakwah asal Timur Tengah itu jumlah masyarakat Muslim di tanah air. Menurutnya, Zuher pun menganggap Indonesia sebagai barometer untuk negara-negara Islam. Hal itu, kata Ahmad karena minimnya konflik agama yang terjadi di masyarakat Indonesia.

“Mengapa jadi barometer? Karena 200 juta umat Islam itu bisa damai sementara mereka cuma 4 juta tapi tidak bisa bersatu. Di Irak, di Lebanon, Libya, Yaman. Mereka jumlahnya katakanlah Yaman, itu jumlahnya 25 juta tapi tidak bersatu,” bebernya.

Bahkan, lanjut Ahmad, Syekh Zuber meyakini jika sumber kedamaian itu berada di Indonesia. Untuk itu, ulama tersebut sangat menginginkan agar Indonesia bisa menyebarkan virus keberagamannnya kepada negara lain terutama di Timur Tengah.

Zuher juga berharap persatuan Indonesia dalam keberagaman bisa terus dipertahankan. Supaya Indonesia bisa menjadi representasi agama Islam yang identik dengan perdamaian.

“Nah maka beliau (Zuher) meyakini sumber kedamaian itu berumber dari dalam Indonesia. Makanya beliau menginginkan supaya umat Islam Indonesia menjadi striker perdamaian Islam di dunia. Nah ini yang disebut konsep Islam nusantara,” jelasnya.

Baca Juga

Sandiaga Janji Bikin Program One Kiai One Center Enterpreneurship

Suara.com – Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno berjanji menerapkan program One Kiai for One Center Enterpreneurship, kalau memenangkan pertarungan dalam Pilpres 2019.

Ia menjelaskan, program itu nantinya akan mengajak para kiai memunyai pusat pelatihan wirausaha.

“Jadi desa bisa mandiri, guru mengaji juga punya penghasilan lebih,” kata Sandiaga kepada Antara, Jumat (7/12/2018).

Hal tersebut dikatakan Sandiaga saat acara bertajuk “Curhat Kyai Kampung kepada Bang Sandi” di Hotel Syariah Radho Jalan Simpang Kawi, Klojen, Kota Malang, Kamis(6/12).

Ia menuturkan, dalam acara tersebut, para kiai dan ustazah yang datang dari berbagai pelosok desa di Malang punya keluhan yang sama, yakni peningkatan kesejahteraan dan ekonomi.

Sandiaga mengklaim, salah satu keluhan itu diutarakan guru mengaji bernama Sri Handayani dari Bareng.

“Ibu Sri bilang, kami dulu masih dibantu dana Biaya Operasional Sekolah (BOS), ini sangat membantu, namun dana itu dihentikan bagi tempat pendidikan yang tidak punya surat yayasan dari Kementerian Hukum dan HAM,” tutur Sandiaga menirukan pernyataan Sri.

Akhirnya, kata Sandiaga, ustazah seperti Ibu Sri hanya mendapatkan uang operasional Rp 8 ribu per hari, kalau sebulan ditotal hanya Rp 224 ribu.

Baca Juga

Tarif Parkir Naik, DTKJ Minta Pemprov DKI Bangun Park and Ride

Suara.com – Sekretaris Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Aully Grashinta mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk segera memberlakukan kenaikan tarif parkir. Meski demikian, Aully meminta terlebih dahulu membangun park and ride sebelum kenaikan tarif parkir diberlakukan.

Park and ride adalah kantong-kantong parkir yang disediakan bagi para pengendara yang hendak memarkir kendaraannya. Kemudian meneruskan perjalanan menggunakan transportasi umum.

Aully mengatakan, pembatasan parkir merupakan salah satu solusi untuk mengurai kemacetan dan mengalihkan kebiasaan warga menggunakan transportasi umum. Namun, jika Pemprov DKI ingin agar warganya beralih ke transportasi umum, maka harus menyediakan park and ride di tiap ujung-ujung kota.

“DTKJ memang mendorong pembatasan parkir sebagai salah satu kebijakan traffic demand management. Dengan demikian, pemerintah harus menyediakan park and ride di ujung-ujung kota yang terintegrasi dengan angkutan umum,” kata Aully saat dihubungi, Jumat (7/12/2018).

Ia menjelaskan, adanya park and ride maka warga pun akan mendapatkan kemudahan. Mereka bisa dengan tenang meninggalkan kendaraan di area park and ride yang berlokasi tak jauh dari jalur transportasi umum.

Keberadaan park and ride pun akan mempermudah untuk menggiring warga beralih ke transportasi umum dan meninggalkan kendaraan pribadi. Sebab, tingginya tarif parkir di lokasi parkir biasa akan membuat warga berpikir dua kali untuk menyimpan kendaraannya di situ.

Untuk besaran kenaikan tarif, Aully mendorong agar dibuat zonasi sesuai besaran tarif. Nantinya, semakin sedikit ruang parkir yang mengarah ke pusat kota, maka tarif parkir akan semakin mahal.

“Perbaikan sarana transportasi umum sudah dikerjakan, kebijakan ganjil genap juga mendorong perbaikan dan penggunaan angkutan umum yang ada. Ini harus segera dimulai, tidak ada alasan lagi menunda,” pungkas Aully.

Untuk informasi, saat ini Pemprov DKI Jakarta telah memiliki tujuh lokasi park and ride. Lokasi itu berada di Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kali Deres, Terminal Pulo Gebang, PGC Cililitan, Ragunan, Thamrin, dan Pinang Ranti.

Baca Juga

Syafi’i Ma’arif : yang Bilang Presiden Jokowi Anti Islam, Hentikanlah

Suara.com – Tokoh Muhammadiyah, Ahmad Syafi’i Maarif memberikan sambutan selamat datang untuk Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang hadir dalam rangkaian kegiatan 1 abad Madrasah Mu’alimin-Mu’alimat di Yogyakarta, Kamis, (6/12/2018).

Buya menyampaikan bahwa Jokowi merupakan Presiden pertama yang datang ke madrasah tersebut.

“Mungkin Pak Jokowi presiden pertama yang berkunjung ke Mu’alimin-Mu’alimat,” kata Buya saat memberikan sambutan.

Mengawali sambutannya, Buya Syafi’i menyatakan kalau Madrasah Mu’alimin-Mu’alimat didirikan langsung oleh KH. Ahmad Dahlan yang merupakan pendiri Muhamadiyah pada tahun 1918.

“Sebuah madrasah yang berusia 1 abad berdiri pada tahun 1918 langsung oleh dirikan oleh pendiri Muhamadiyah,” terangnya.

Buya mengapresiasi Jokowi, menurutnya dibalik agendanya yang padat masih dapat menyempatkan hadir ke perayaan 1 abad Mu’alimin-Mu’alimat.

“Dalam kegiatan padat beliau masih bisa ke sini,’ ungkapnya.

Buya menyinggung para kelompok yang mengecap Jokowi anti islam sebagai sebuah pandangan yang keliru.

Menurutnya, kehadiran Jokowidi perayaan 1 abad adalah sebuah bukti bahwa Jokowi tidak benci terhadap islam.

“Yang bilang presiden anti islam, hentikanlah cara-cara demikian,” pungkasnya.

Kontributor : Abdus Somad

Baca Juga

Raih Penghargaan dari KPK, Kementan Tegaskan Komitmen Pemberantasan Korupsi

Suara.com – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali meraih penghargaan sebagai salah satu Kementerian, Lembaga, dan Organisasi Pemerintah Daerah (KLOP) terbaik kategori Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai rangkaian dari Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2018 di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (5/11/2018).

Sebelumnya Kementan juga menerima penghargaan dengan kategori yang sama pada tahun 2017.

Kementan telah berkomitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan akuntabel di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman. Komitmen ini terus didorong dengan sejumlah program terobosan.

Inspektur Jenderal Kementan, Justan Riduan Siahaan menegaskan bahwa pemerintahan yang bersih merupakan amanat Nawacita yakni Mewujudkan Pemerintahan Bersih, Efektif dan Demokratis yang harus dijalankan dengan dengan sepenuh hati.

“Prinsipnya adalah penegakan integritas. Hal itu benar-benar dilakukan Menteri Pertanian, dan kemudian diterapkan ke masing-masing individu. Selain itu kita juga membangun sistem pengendalian interen di setiap unit,” katanya. 

Justan juga melihat komitmen Kementan terutama untuk visi memastikan lumbung pangan dunia dan semua program diarahkan untuk mendukung visi tersebut, maka penyimpangan tidak bisa ditorelir. Standar kerja yang dibuat tinggi oleh pimpinan, menurut Justan, juga membantu fokus pada capaian sehingga tidak sempat melakukan penyimpangan.

“Menteri Pertanian menegaskan tidak ada toleransi untuk penyimpangan. Kita tegas menerapkan aturan baik untuk penyelenggara negara maupun pengusaha yang bermain-main dengan anggaran dan kinerja,” paparnya.

Ketegasan Menteri Pertanian dilakukan dengan memberi sangsi kepada pegawai. Sebanyak 1.295 pegawai sejak 2014 menjalani mutasi dan demosi, bahkan dipecat karena terbukti melanggar hukum.  Mentan Amran juga tak segan memblacklist sejumlah perusahaan di bidang pertanian yang terindikasi bertindak merugikan negara.

Dalam memberantas mafia, Amran juga menyatakan ada sekitar 700 orang yang tengah menjalani proses hukum, dan yang ditetapkan tersangka kurang lebih 400-an orang.

Justan menerangkan pada prinsipnya, Kementan membuka pintu untuk KPK membantu pemberantasan korupsi di lingkungannya. “Bahkan Menteri Amran, secara praktek sejak awal kepemimpinannya, menyediakan ruangan khusus untuk anggota KPK agar bisa menjalankan tugas mencegah gratifikasi,” jelas Justan.

Selain penghargaan dari KPK, Kementan juga sudah mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2016, dan berhasil dipertahankan di 2017. Status yand ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tersebut merupakan yang pertama sejak 10 tahun penilaian oleh KPK dan menjadi bukti komitmen dalam menjaga akuntabilitas laporan keuangan.

Kementan menjadi satu dari tiga penerima penghargaan tersebut selain Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan. Sebuah apresiasi yang membangun semangat, mengingat saat ini ada 34 kementerian yang juga berusaha memberantas korupsi.

Ketua KPK, Agus Rahardjo dalam sambutannya pada acara yang bertajuk “Menuju Indonesia Bebas Dari Korupsi”, menyatakan bahwa dalam hal indeks pemberantasan korupsi di Indonesia sejak reformasi cukup membanggakan dan masuk peningkatannya tertinggi di dunia.

Menurutnya, peningkatan tersebut hingga 20 skor, mengalahkan banyak negara. “Kita meminta komitmen, kerjasama, dan kontribusi seluruh elemen, agar terus bergandengan tangan, untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, sehingga bisa dihilangkan dari Indonesia,” paparnya.

Baca Juga

Jaksa KPK Ancam Panggil Paksa Wakil Ketua DPR Utut Adianto

Suara.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menjemput paksa Wakil Ketua DPR Utut Adianto untuk menjadi saksi dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terhadap Bupati Nonaktif Purbalingga, Tasdi, jika tidak hadir dalam persidangan.

Hal tersebut disampaikan JPU Roy Riyadi usai sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Rabu (5/12/2018).

Politikus PDIP tersebut untuk kedua kalinya tidak hadir memenuhi panggilan sebagai saksi dalam sidang Tasdi.

Dalam sidang tersebut, jaksa menyampaikan surat izin ketidakhadiran Utut yang masih menjalankan tugas dinas ke Myanmar.

“Saksi yang akan kami hadirkan tidak bisa hadir, kami minta waktu satu minggu untuk menghadirkan saksi pada sidang pekan depan,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono itu.

Jika sampai tiga kali panggilan Utut tidak memenuhi panggilan, jaksa berencana memanggil paksa legislator tersebut.

Roy mengatakan kesaksian Utut sangat dibutuhkan karena yang bersangkutan memberikan uang langsung kepada terdakwa.

Dalam dakwaan diketahui Utut memberikan Rp150 juta kepada Tasdi.

Menurut Roy, kesaksian Utut tidak bisa jika hanya dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaannya.

Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum terdakwa juga belum bisa menghadirkan saksi meringankan. Dua saksi meringankan serta seorang ahli rencananya akan dihadirkan oleh terdakwa.

Majelis hakim selanjutnya menunda sidang hingga pekan depan untuk melanjutkan pemeriksaan saksi. (Antara)

Baca Juga

Tak Kooperatif, Jaksa Siap Seret Utut Andiato ke Persidangan

Suara.com – Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengancam akan menjemput paksa Wakil Ketua DPR Utut Adianto terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi dengan terdakwa Bupati Nonaktif Purbalingga, Tasdi.

Pemanggilan paksa itu akan dilakukan lantaran politikus PDI Perjuangan itu telah dua kali mangkir sebagai saksi dalam persidangan kasus tersebut.

Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Semarang, JPU pada KPK sempat menunjukkan surat izin ketidakhadiran Utut ke hadapan majelis hakim.

“Saksi yang akan kami hadirkan tidak bisa hadir, kami minta waktu 1 minggu untuk menghadirkan saksi pada sidang pekan depan,” katanya dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Antonius Widijantono itu.

Jika sampai tiga kali panggilan Utut tidak memenuhi panggilan, jaksa berencana memanggil paksa legislator tersebut.

Usai persidangan, Jaksa Roy Riyadi mengatakan kesaksian Utut sangat dibutuhkan karena yang bersangkutan memberikan uang langsung kepada terdakwa.

Dalam dakwaan diketahui Utut memberikan Rp150 juta kepada Tasdi.

Menurut Roy, kesaksian Utut tidak bisa jika hanya dibacakan berdasarkan berita acara pemeriksaannya.

Dalam persidangan tersebut, penasihat hukum terdakwa juga belum bisa menghadirkan saksi meringankan.

Dua saksi meringankan serta seorang ahli rencananya akan dihadirkan oleh terdakwa.

Majelis hakim selanjutnya menunda sidang hingga pekan depan untuk melanjutkan pemeriksaan saksi. (Antara)

Baca Juga

Dipanggil Polisi, Habib Bahar bin Smith : Saya Sibuk Ngajar Santri

Suara.com – Habib Bahar bin Smith mengaku telah menerima undangan pemanggilan sebagai terlapor pada Senin (3/12/2018) pukul 16.00 WIB.

Habib Bahar bin Smith sedianya akan menjalani pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri pada pukul 10.00 WIB.

“Sudah (menerima undangan pemanggilan) kemarin sore pukul 16.00 WIB,” kata Habib Bahar bin Smith saat dikonfirmasi, Selasa (4/12/2018).

Meski belum menerima surat pemanggilan yang kedua, Habib Bahar bin Smith mengatakan jika dirinya siap untuk memenuhi pemanggilan kedua dari pihak kepolisian. Nantinya, ia akan datang bersama kuasa hukumnya.

“Saya rencana datang sama pengacara, jamnya belum tahu soalnya saya sibuk ngajar santri-santri di ponpes saya,” jelasnya.

Sebelumnya, Habib Bahar bin Smith tidak hadir dalam pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri pada Senin (3/12/2018).

Untuk diketahui, pengkhotbah sekaligus tokoh FPI Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi terkait dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo dalam isi ceramahnya.

Habib Bahar bin Smith dilaporkan ke polisi oleh dua elemen berbeda, yakni Jokowi Mania dan Cyber Indonesia.

Laporan tersebut diterima polisi dengan nomor: TBL/6519/XI:2018/PMJ/Ditreskrimsus tertanggal 28 November 2018. Sekjen Jokowi Mania, La Kamarudin melaporkan Habib Bahar bin Smith ke SPKT Bareskrim Polri pada Rabu (28/11/2018).

Dirinya melaporkan Habib Bahar bin Smith dengan aduan melakukan kejahatan terhadap penguasa umum, kejahatan tentang diskriminasi ras dan etnis, serta ujaran kebencian.

Pembunuh Perempuan di Boyolali Dibekuk Saat di Kamar Mayat

Suara.com – Polisi berhasil membekuk pelaku pembunuhan terhadap perempuan bernama Eka Rakhma Apriliyanti Ifada (24). Terkait kasus ini, polisi membekuk pelaku bernama Fajar Sigit Santoso (25) saat berada di kamar mayat Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Boyolali, Jawa Timur pada Minggu (2/12/2018) kemarin.

“Pelaku tunggal,” Kasat Reskrim Polres Boyolali AKP Willy Budiyanto seperti dikutip Batamnews.co.id–jaringan Suara.com.

Willy menyebutkan, penangkapan terhadap pelaku dilakukan setelah polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi dibunuhnya korban di sebuah ladang di wilayah Dukuh Banjarsari, Kelurahan Kemiri, Kecamatan Mojosongo, Boyolali.

“Dari hasil olah TKP, kemudian dari informasi yang didapat dari masyarakat terhadap kejadian ini, kita dapat menyusuri, mengembangkan terhadap terduga pelaku,” kata dia.

Saat pertama kali ditemukan, kata Willy jasad Eka masih menggunakan helm warna merah. Korban juga memakai jaket warna merah, kerudung merah dan celana leging warna hitam. Dari hasil pemeriksaan, Eka diduga merupakan korban pembunuhan.

“Dugaan sementara korban adalah korban pembunuhan karena dari pakaian yang digunakan masih lengkap, masih menggunakan helm dan dia berada di tengah kebun seperti ini. Artinya jenazah ini ada yang meletakkan di sini (ladang),” tandasnya.  (Batamnews.co.id)

Baca Juga

Kasus Ujaran Jokowi Banci, Polisi Cari Habib Bahar ke Alamat Lain

Suara.com – Markas Besar Kepolisian Indonesia atau Mabes Polri terus mencari penceramah Habib Bahar bin Smith untuk diperiksa terkait kasus ujaran Jokowi banci. Sampai kini Mabes Polri belum berhasil memanggil Habib Bahar karena banyaknya alamat rumah yang dipunya Habib Bahar.

Habib bahar sedianya diperiksa, Senin (3/12/2018). Habib Bahar sedianya diperiksa pukul 09.00 WIB. Pemeriksaan akan dilakukan oleh Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri pada Senin (3/12/2018).

“Habib Bahar bin Smith akan diperiksa oleh Subdit Kambeg (Keamanan Negara) Direktorat Tindak Pidana Umum sekitar pukul 09.00 WIB atau pukul 10.00 WIB,” kata Karo Pemnas Divisi Humas Mabes Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo, saat dikonfirmasi, Senin (3/12/2018).

Dedi mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat pemanggilan tersebut sejak Jumat (30/11/2018) ke alamat rumah Habib Smith. Namun, Dedi menyebut jika sang pengkotbah memiliki banyak alamat tempat tinggal.

Polisi telah melayangkan surat pemanggilan tersebut sejak Jumat (30/11/2018) ke alamat rumah Habib Bahar. Diterangkan Dedi, apabila Habib Bahar tak memenuhi penggilan pada hari ini, pihaknya akan melayangkan surat pemanggilan yang kedua.

“Apabila tidak datang, akan dipanggil yang kedua di alamat ponpes atau alamat tempat tinggal yang lain,” pungkas Dedi.

Sebelumnya, Karo Pembas Mabes Polri, Brigjen Pol. Dedi Prasetyo mengatakan pemanggilan terhadap Habib Smith sebagai saksi sudah dikirim pada Jumat (30/11/2018).

“Tim gabungan Bareskrim dan ditkrimum Polda Sumsel yang melaksanakan sidik kasus ujar kebencian yang dilakukan oleh Habib Bahar dikarenakan Locus dan tempusnya di Palembang pada bulan Januari 2017,” kata Dedi saat dikonfirmasi, Sabtu, (1/12/2018).

“Habib Smith akan dipanggil sebagai saksi pada hari Senin, 3 Desember 2018,” tambahnya.

Dedi mengatakan, Habib Smith sudah dicekal terhitung mulai hari ini, Sabtu (1/12/2018). Hal tersebut sesuai dengan surat dari Direktorat Tindak Pidana Umum Mabes Polri kepada Dirjen Imigrasi.

“Yang bersangkutan telah dilakukan pencekalan pada hari ini,” jelasnya.

Baca Juga

Pertemuan COP-2 Minamata Tegaskan Upaya Penghapusan Merkuri Global

Suara.com – The Second Meeting of the Conference of the Parties to the Minamata Convention on Mercury (COP-2) Konvensi Minamata yang berlangsung di Jenewa, Swiss dari tanggal 19-23 November 2018 telah berakhir.

Beberapa kesepakatan telah dicapai sebagai upaya bersama dunia melakukan pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri.

Hasil pertemuan COP 2 diharapkan dapat mendorong dan mempercepat penerapan rencana aksi nasional untuk pengurangan dan penghapusan merkuri dalam rangka mendukung upaya Indonesia untuk menjadikan merkuri sebagai sejarah masa lalu. 

“Hal ini merupakan kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menjadi bagian dari upaya Internasional dalam menjadikan merkuri sebagai sejarah masa lalu (Make Mercury History),” jelas Rosa Vivien Ratnawati, Ketua Delegasi Indonesia pada pertemuan tersebut.

Isu-isu utama yang disepakati pada COP-2 meliputi Financial Mechanism berhasil mengadopsi MOU dengan Governing Council Global Environment Facilities (GEF) dan menyepakati Term of Reference (TOR) untuk GEF Component serta menyelesaikan pending issues pada Specific International Programme (SIP).

Selanjutnya isu Rules of Procedure (ROP) dari Implementation and Compliance Committee (ICC) juga berhasil disepakati. Seluruh delegasi yang hadir juga menerima tawaran Pemerintah Swiss sebagai tempat sekretariat konvensi Minamata dengan kontribusi host sebesar CHF 1juta/tahun.

Konvensi ini juga berhasil menyepakati isu pelaporan program kegiatan dan anggaran, serta menyepakati tempat penyelenggaraan Konvensi Minamata berikutnya (COP-3) yang akan dilakukan di Jenewa pada 25 – 29 November 2019.

Pemerintah Indonesia sendiri telah menyusun rencana aksi nasional pengurangan dan penghapusan merkuri pada tahun 2030. Selain itu juga telah membentuk komite penelitian dan pemantauan merkuri.

Hal ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari dampak penggunaan merkuri melalui transfer teknologi pengolahan emas dan/atau alih mata pencaharian penambang PESK (Pertambangan Emas Skala Kecil).

Selain itu pada COP 2 ini, Indonesia juga telah mengusulkan skema pendekatan transformasi sosial, ekonomi dan lingkungan hidup yang bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan. Itu menjadi kunci menyukseskan target pengurangan dan penghapusan merkuri di Indonesia. Seluruh masyarakat dunia juga memiliki kesempatan yang sama dalam mendukung dan membantu tercapainya tujuan Konvensi Minamata. 

Hingga pertengahan tahun 2018 setidaknya 101 negara telah meratifikasi (mengesahkan) konvensi ini. Konvensi Minamata melarang adanya pertambangan primer merkuri, mengatur perdagangan merkuri, membatasi hingga menghapuskan penggunaan merkuri, mengendalikan emisi dan lepasan merkuri serta mendorong pengelolaan limbah mengandung merkuri yang ramah lingkungan.

Organisasi PBB di bidang lingkungan Hidup, UN Environment, menyatakan bahwa setiap tahun setidaknya 9.000 ton merkuri lepas ke atmosfer, air maupun tanah. Sumber emisi dan lepasan merkuri terbesar berasal dari kegiatan Pertambangan Emas Skala Kecil (PESK), diikuti dengan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, produksi non-ferrous metal serta proses produksi semen.

Baca Juga

Wasekjen MUI Ajak Generasi Muda di Reuni Akbar 212 Jaga NKRI

Suara.com – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ustad Tengku Zulkarnain hadir di acara Reuni Akbar 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Dalam sambutannya, Tengku mengajak generasi muda yang hadir untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Di tangan generasi muda, di pundak kamu semua yang akan menjaga NKRI ke depan. Kita tidak mau NKRI yang bejat, yang menghalalkan homoseksual, lesbian,” ujar Zulkarnain, Minggu (2/12/2018) seperti dilansir dari Antara.

Menurutnya, Indonesia merdeka bukan sekedar melakukan pembangunan, tetapi agar bisa menjadi negara yang “baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur” atau negeri yang baik dengan Tuhan Yang Maha Pengampun. NKRI, kata Tengku, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

“Kita mau NKRI yang ‘baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur,” kata dia.

Dalam reuni tersebut, turut dihadiri sejumlah tokoh termasuk calon presiden nomor urut dua Prabowo Subianto. Elit dari parpol pendukung Prabowo – Sandiaga Uno di Pilpres 2019 juga hadir, diataranya Amien Rais, Zulkifli Hasan, Hidayat Nur Wahid.

Diperkirakan lebih dari tiga juta peserta dari sejumlah Tanah Air hadir pada reuni akbar tersebut. Peserta tidak hanya memadati Monas, tetapi juga memadati jalan MH Thamrin hingga Sudirman, Gunung Sahari, Merdeka Selatan, hingga Agus Salim.

Baca Juga

Tunggak Pajak, Pemkot Jaktim Tak Peduli Pengunjung TMII Turun

Suara.com – Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Jakarta Timur Ari Sonjaya menegaskan, penurunan jumlah pengunjung di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) paska pemasangan plang tunggak pajak tidak akan berimbas kepada Pemkot Jakarta Timur. Pemkot Jakarta Timur tetap berkomitmen melakukan penagihan pajak senilai Rp 1,93 miliar kepada TMII

Ari mengatakan, penurunan jumlah pengunjung di TMII tidak mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta Timur. Pasalnya, Pemkot Jaktim sama sekali tidak mendapatkan hasil pendapatan penjualan tiket TMII.

“Kami nggak terima pendapatan dari TMII, nggak ada sedikitpun. Mungkin pendapatan itu ke antara Sekneg dengan yayasan ya,” kata Ari kepada Suara.com, Jumat (30/11/2018).

Ari menjelaskan, Pemkot Jakarta Timur sama sekali tidak menerima hasil jualan karcis masuk di TMII. Hanya pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) TMII saja yang masuk ke dalam PAD Jakarta Timur.

Oleh karena itu, Pemkot Jakarta Timur tetap pada komitmennya untuk melakukan penagihan pajak kepada TMII dan enggan memberikan keringanan kepada mereka. Sebab, besaran PAD Jakarta Timur ada pada pembayaran pajak TMII.

“Dari sisi pajak memang PAD kita, tapi dari sisi penerimaan karcis masuk dan segala macam kita ngak pernah terlibat di dalamnya,” tegas Ari.

Sementara itu, Wali Kota Jakarta Timur M Anwar saat ditemui beberapa waktu laku mengatakan, pemasangan plang tunggak pajak di TMII menjadi shock therapy bagi TMII lantaran berimbas kepada penurunan jumlah pengunjung. Anwar meminta agar TMII mau konsisten membayarkan pajak setiap tahunnya.

“Nggak ngaruh (pengunjung turun), bayar makanya. Justru saya membuat efek jera bagi mereka. Saya buktikan yang di Jakarta Timur harus taat pajak, harus taat aturan,” ungkap Anwar.

Sebelumnya, Manajer Informasi Badan Pengelola TMII Dwi Windyarto mengakui jumlah pengunjung TMII mengalami penurunan sejak penempelan stiker tunggak pajak di 3 wahana TMII. Pasalnya, banyak pengunjung yang mengira TMII ditutup paska penempelan stiker.

“Ada pengaruhnya dari pemasangan itu, penurunan pengunjung signifikan tidak, tapi dari daerah banyak yang menanyakan dikira TMII tutup,” kata Dwi beberapa waktu lalu.

Untuk diketahui, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) menunggak pajak hingga Rp 1,93 miliar. Pada 24 Oktober lalu Pemkot Jakarta Timur menempelkan stiker penunggakan pajak di 3 wahana TMII. Ketiga wahana itu adalah Snowbay dengan total tunggakan pajak senilai Rp871 juta, Kereta Skylift senilai Rp 168 juta dan Desa Wisata senilai Rp 74 juta.

Selain ketiga wahana yang ditempel stiker, ada 3 wahana lainnya yang juga menunggak pajak namun tidak ditempel stiker lantaran masuk dalam lahan konservasi. Ketiga wahan itu yakni Teater Imax Keong Emas dengan total tunggakan pajak senilai Rp 386 juta, Taman Akuarium Air Tawar senilai Rp 360 juta, dan Sasono Langgeng Budoyo senilai Rp 79 juta.

Baca Juga

9 Anggota Dewan Pers 2019-2022 Resmi Terpilih

Suara.com – Badan Pekerja Pemilihan Anggota (BPPA) Dewan Pers telah memilih sembilan nama anggota Dewan Pers periode 2019-2022. Pemilihan tersebut berlangsung dalam rapat pleno BPPA pada Kamis (29/11/2018) di Sekretariat Dewan Pers, Jakarta.

Menurut Ketua BPPA Margiono, sembilan nama itu dipilih untuk mewakili unsur wartawan, unsur perusahaan pers, dan tokoh masyarakat. Badan Pekerja memilih mereka setelah mengumumkan 13 nama calon anggota Dewan Pers pada awal November lalu untuk mendapat masukan dari publik.

“Kami mengapresiasi masukan dari pelbagai kalangan masyarakat. Masukan tersebut menjadi bahan pertimbangan anggota BPPA dalam memilih para calon,” kata Margiono melalui keterangan tertulis, Sabtu (1/12/2018).

Sembilan nama anggota Dewan Pers terpilih yaitu Arif Zulkifli, Hendry Ch Bangun, dan Jamalul Insan yang mewakili unsur wartawan. Ahmad Djauhar, Agung Darmajaya, dan Asep Setiawan mewakili unsur perusahaan pers. Kemudian ada Agus Sudibyo, Hassanein Rais, dan Mohammad Nuh yang mewakili unsur tokoh masyarakat.

Di samping mengikuti semua proses seleksi, sembilan anggota itu telah menandatangani fakta integritas bahwa mereka berkomitmen untuk menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi menjaga wibawa lembaga Dewan Pers, menegakkan kemerdekaan pers, meningkatkan profesionalisme media massa, serta mengupayakan pemenuhan hak publik atas informasi.

“Anggota Dewan Pers terpilih menghadapi tantangan yang tidak ringan. Karena itu, mereka meneken fakta integritas sebagai komitmen tertulis,” kata Margono.
“Konsekuensinya serius. Mereka harus mundur bila melanggar komitmen tersebut,” ujarnya lagi.

Selanjutnya, BPPA akan melaporkan hasil pemilihan ini kepada Dewan Pers untuk diteruskan kepada Presiden Joko Widodo. Sembilan anggota Dewan Pers 2019-2022 akan dikukuhkan lewat Keputusan Presiden untuk menggantikan anggota Dewan Pers 2016-2019.

Baca Juga

Gempa 5,1 SR Guncang Kulon Progo Yogyakarta

Suara.com – Gempa bumi berkekuatan 5,1 skala richter (SR) mengguncang Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta pada Jumat dini hari sekitar pukul 03.42 WIB.

Berdasarkan laman Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, lokasi gempa berada di 122 km sisi barat daya Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta.

Pusat gempa berada di 8.84 Lintang Selatan (LS) – 109.74 Bujur Timur (BT) dengan kedalaman 18 kilometer. Namun, gempa itu tidak berpotensi tsunami.

Sementara itu, gempa berkekuatan 5,9 SR juga mengguncang Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, dan tidak berpotensi tsunami.

Gempa terjadi sekitar pukul 03.21 WIB dengan lokasi gempa berada di 120 km sisi barat daya Kabupaten Nias Barat.

Koordinat gempa berada di 0.13 Lintang Utara dan 96.85 Bujur Timur dengan kedalaman 10 kilometer di bawah permukaan laut. (Antara)

DPR Segera Teken Permenaker Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran

Suara.com – Setelah melalui pembahasan panjang dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait (stakeholder), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri akan segera menandatangani Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) tentang Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indoinesia (PMI).

Permenaker tentang Jaminan Sosial bagi PMI merupakan pelaksanaan amanat pasal 29 ayat (5) Undang-undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI), sekaligus mencabut Permenaker Nomor 7 Tahun 2017 tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia

Sekjen Kemnaker, Khairul Anwar, mengatakan hal tersebut dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/11/2018). Raker bertema “Manfaat Jaminan Sosial sesuai Permen Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Wujud Perlindungan PMI sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017” ini dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR, Dede Yusuf .

“Setelah digodok dalam waktu lama dengan beberapa stakeholder, Permenaker jaminan sosial bagi pekerja migran segera diteken oleh Menaker dalam waktu tidak terlalu lama, ” kata Khairul dalam paparannya.

"Manfaat Jaminan Sosial sesuai Permen Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Wujud Perlindungan PMI sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017", Jakarta, Kamis (29/11/2018). (Dok: Kemenpar)“Manfaat Jaminan Sosial sesuai Permen Nomor 7 Tahun 2017 sebagai Wujud Perlindungan PMI sesuai amanat UU Nomor 18 Tahun 2017”, Jakarta, Kamis (29/11/2018). (Dok: Kemenpar)

Hal-hal penting dalam Rancangan Permenaker Jamsos PMI yang terdiri dari 13 Bab dan 46 Pasal itu adalah PMI akan memperoleh empat jaminan sosial, yakni jaminan kesehatan nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

“Keempat Jamsos itu akan diberikan kepada peserta PMI dengan dua kategori, yakni CPMI/PMI yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan dan CPMI/PMI perseorangan, ” kata Khairul.

Adapun jangka waktu perlindungan bagi PMI yang ditempatkan pelaksana penempatan adalah sebelum bekerja paling lama 5 bulan, selama bekerja 25 bulan, dan setelah bekerja paling lama 1 bulan. Sedangkan bagi PMI perseorangan, pelindungan diberikan selama bekerja 1 bulan sebelum keberangkatan ditambah 24 bulan selama bekerja, dan setelah bekerja paling lama 1 bulan.

Ia menambahkan, manfaat program jaminan sosial bagi PMI akan diberikan sebelum dan setelah bekerja. Pertama, perawatan dan pengobatan dalam program JKK diberikan sesuai dengan kebutuhan medis.

Kedua, CPMI/PMI untuk perlindugan sebelum dan setelah bekerja akan memperoleh santunan berupa uang dan pendampingan dan pelatihan vokasional yang dapat diberikan bagi CPMI/ PMI yang mengalami kecelakaan akibat kecelakaan kerja.

Khairul menyebut manfaat program jamsostek bagi PMI selama bekerja, yaitu perawatan dan pengobatan lanjutan akibat kecelakaan kerja bagi PMI yang dipulangkan ke Indonesia oleh pemberi kerja, santuan uang dan atau pendampingan dan pelatihan vokasional di Indonesia bagi PMI yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan kerja.

Adapun manfaat program JKM dibayarkan kepada ahli waris CPMI/PMI apabila peserta meninggal dalam masa kepesertaan aktif.

“Manfaat JKM sebelum dan setelah bekerja diberikan berupa santunan uang, meliputi santuan kematian, santunan berkala dan biaya pemakaman, ” ujarnya.

Sementara itu, Dede Yusuf mengatakan, draft Permanaker telah menyangkup banyak hal dan semua masalah terkait pekerja migran telah terakomodir.

“Tinggal adanya persepsi yang sama antara Kemnaker, BPJS Ketenagakerjaam dan Komisi IX DPR selaku pembuat Undang-Undang, ” katanya.

Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto menyambut baik draft Permenaker yang terus mengalami peningkatan dalam memberikan manfaat bagi pekerja migran.

“Kami berharap, klausul Permen ini bisa di-review secara berkala untuk melihat besaran manfaat atau iuran untuk melihat keseimbangannya, apakah dinaikkan atau diturunkan, agar tetap akan terjaga manfaat dan iurannya, ” katanya.

PKS Janji SIM Seumur Hidup, Mardani: Pemerintah Tak Pro Pemotor

Suara.com – PKS berjanji memperjuangkan rancangan undang-undang penghapusan pajak sepeda motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup kalau menang dalam Pemilu 2019.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, janji tersebut merupakan respons terhadap pemerintah yang dianggapnya kerap menganaktirikan pengguna sepeda motor.

“Mayoritas masyarakat sekarang menggunakan sepeda motor. Negara wajib hadir menyayangi mereka. Pemotor bukan warga negara kelas dua justru mereka perlu kebijakan yang memihak (masyarakat) dengan jelas,” kata Mardani kepada Suara.com, Selasa (27/11/2018).

Oleh sebabnya Mardani menilai, kerangka keberpihakan pemerintah kepada pengguna sepeda motor harus diubah agar tidak memberatkan hidup masyarakat, salah satunya dengan penghapusan pajak sepeda motor.

Menurutnya, pemungutan pajak melalui kepemilikan kendaraan bermotor bukanlah kebijakan pemerintah yang cerdas.

“Pajak kendaraan adalah cara tidak cerdas negara dan pemda menarik dana masyarakat. Gunakan cara cerdas, mudahkan urusan publik maka masyarakat akan berputar ekonominya. Justru pemerintah yang untung,” ujarnya.

Selain penghapusan pajak sepeda motor, PKS pun berjanji akan mendukung penerapan SIM seumur hidup. Menurut Mardani, penerapan SIM seumur hidup itu harus disertai pemasangan poin untuk mengatur kedisiplinan pengguna kendaraan.

“Tiap tiga tahun ada jatah poin yang jika ada pelanggaran, maka bisa membuat SIM dicabut. Tapi jika tidak ada pelanggaran, maka lanjut terus,” jelasnya.

Ma’ruf Amin Sebut PA 212 Gerakan Politik

Suara.com – Calon wakil presiden nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin menilai gerakan Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) tidak memiliki tujuan yang jelas dan menjadi sebuah gerakan politik.

“Masalah (Ahok) sudah selesai tapi oleh kelompok tertentu dihidupkan lagi PA 212, tidak jelas tujuannya. Begitu juga dibentuk GNPF Ulama, ulamanya mana, fatwanya mana. Ini jadi gerakan politik, kita waspadai,” kata KH Ma’ruf Amin dalam acara Dzikir Kebangsaan dan Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Jakarta, Sabtu (24/11/2018) malam.

KH Ma’ruf Amin menekankan dirinya ikut terlibat dalam gerakan 212 untuk mengawal kasus mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), lantaran melakukan penodaan agama.

Dalam perjalanannya kemudian, kata Ma’ruf Amin dibentuk Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), yang di dalamnya ada pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab dan ustadz Bachtiar Nasir.

“Kemudian digerakkan 411 dan 212, tujuannya supaya Ahok dihukum, Alhamdulillah selesai. GNPF MUI saya bubarkan,” ujar dia, dilansir dari Antara.

Namun, lanjut KH Ma’ruf Amin, setelah kasus Ahok selesai, gerakan lain muncul dengan nama PA 212 dan GNPF Ulama tanpa tujuan yang jelas dan menjadi gerakan politik.

Pilpres 2019 diikuti dua pasangan calon. Nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf Amin dan nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Iin Puspita Ternyata Dibunuh Rekannya Sesama Pemandu Lagu

Suara.com – Pelaku bernama Nissa Regina (17 tahun) ternya merupakan rekan kerja, Ciktuti Iin Puspita, wanita yang ditemukan tewas di dalam lemari di indekosnya di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Nissa juga baru satu bulan menjadi pemandu lagu di tempat kerja korban.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Indra Jafar menyampaikan Nissa dan kekasihnya, Yustian (24) diketahui tinggal di indekos Iin Puspita. Namun, sejauh ini, polisi belum mengetahui apakah korban dan dua pelaku tersebut satu kamar atau tidak di indekos tersebut.

“Mereka tiga-tiganya sudah tinggal di situ. Apakah dia sekamar atau tidak, belum tahu, yang jelas bersama-sama dalam satu kos,” kata Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Indra Jafar, Rabu (21/11/2018).

Dari penyidikan sementara, sejoli itu baru satu minggu tinggal di indokos yang ditempati Iin Puspita.

“Nanti kami dalami lagi. Sementara pengakuan seminggu (tinggal di kamar Iin). Kalau korban sendiri kan sudah lama tinggal di situ dan kerja tiga tahun di tempat hiburan tersebut,” jelasnya.

Sebelumnya Iin Puspita ditemukan sudah tak bernyawa dalam lemari baju indekosnya pada Selasa (20/11/2018). Dalam kasus ini, polisi pun telah menangkap Yustian dan pacarnya yang diduga sebagai pembunuh Iin. Sejoli itu dibekuk saat berada di Jambi, dalam pelariannya menuju Sumatera Barat.

Resmi! Bupati Pakpak Bharat Tersangka Suap Proyek Dinas PUPR

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Pakpak Bharat, Remigo Yolanda Berutu sebagai tersangka kasus suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pakpak Bharat tahun anggaran 2018.

Remigo diketahui diciduk tim KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Minggu (18/11/2018).

Ketua KPK, Agus Rahardjo mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1×24 jam yang dilanjutkan dengan gelar perkara, tim penyidik menyimpulkan adanya kasus tindak pidana korupsi.

Remigo diduga menerima hadiah proyek pembangunan di Dinas PUPR Pakpak Bharat tahun anggaran 2018.

“KPK meningkatkan kasus penanganan perkara ke penyidikan dan menetapkan tiga orang tersangka dari enam orang yang diamankan. Salah satunya Bupati Pakpak Bharat, Remigo,” kata Agus saat ditemui di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Minggu (18/11/2018).

Selain Remigo, dua orang lainnya yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Plt Kepala Dinas PUPR Pakpak Bharat, David Anderson Karosekali dan pihak swasta, yakni Hendriko Sembiring.

Remigo dan kedua tersangka lainnya diduga telah menerima total hadiah sebesar Rp 550 juta untuk proyek pembangunan PUPR di Pakpak Bharat. Ketiganya diamankan di Medan, Sumatera Utara di tiga tempat berbeda.

Atas perbuatannya, Remigo dan dua tersangka lainnya disangkakan pasal 12 huruf a, atau pasal 12 huruf b, atau pasal 11 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah ke dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

“Kami masih akan terus mengembangkan kasus ini, para pihak lainnya akan dimintai pertanggung jawaban terkait penerimaan uang oleh Bupati Pakpak Bharat,” ungkap Agus.

Iklan Jokowi – Maruf di Angkot Disebut Melanggar, Ini Kata Timses

Suara.com – Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak, Banten, menyatakan stiker iklan pasangan Capres dan Cawapres Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin di sebuah angkutan kota atau angkot Lebak melanggar kampanye dan melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2012 tentang Kendaraan Bermotor. Terkait itu, Sekretaris Tim Kampanye Nasional Jokowi – Ma’ruf, Hasto Kristiyanto angkat bicara.

Hasto menganggap pemasangan stiker iklan pasangan calon nomor urut 01 di Pilpres 2019 itu bentuk dari apresiasi masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi saat ini. Hasto menegaskan pemasangan stiker tidak dilakukan oleh tim kampanye Jokowi-Ma’ruf.

“Kan seringkali muncul partisipasi publik yang begitu besar, yang mereka menaruh stiker yang tidak dilakukan tim kampanye, oleh para relawan mereka yang merasa bahwa kepindahan pak Jokowi-Maruf mampu membawa perubahan yang siginifikan,” ujar Hasto di kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta, Kamis (15/11/2018).

Meski demikian, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan itu meminta semua pihak mengambil langkah positif agar hal tersebut diserahkan KPU dan Bawaslu. Sebab kata Hasto, KPU dan Bawaslu memiliki kewenangan dalam mensosialisasikan alat peraga kampanye ataupun tempat pemasangan alat peraga kampanye.

” Jangankan masyarakat, tim kampanye pun seringkali juga masih belum paham mana yang boleh mana yang tidak di dalam alat peraga kampanye itu,” kata dia.

Sebelumnnya, Dinas Perhubungan Kabupaten Lebak mempermasalahkan pemasangan stiker iklan Jokowi – Maruf Amin di sebuah angkutan kota atau angkot Lebak. Dishub Lebak mengatakan iklan angkot itu melanggar kampanye.

“Jadi dalam waktu dekat kami bersama Bawaslu akan melakukan penertiban angkutan umum yang terpasang stiker caleg maupun capres,” kata Kepala Dishub Lebak Sumardi.

UMS Akui Disurati Putri Amien Rais agar Tonton Film Hanum dan Rangga

Suara.com – Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) mengakui, mendapat surat bertandatangan Hanum Rais—putri Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais—agar meminta civitas academica menonton film karyanya, Hanum dan Rangga (Faith and the City).

Namun, Kepala Humas UMS Budi Santoso menegaskan, surat permintaan itu ditindaklanjuti rektorat dengan arahan yang bersifat imbauan, tak ada paksaan.

“Itu hanya imbauan untuk menyaksikan film Hanum, karena film itu bagus untuk tontonan dan tuntunan,” kata Kepala Humas UMS Budi Santoso seperti diberitakan Antara, Senin (12/11/2018).

Oleh karena itu, dikatakannya, tidak ada unsur paksaan bagi staf, karyawan, maupun dosen dan mahasiswa.

“Semua diserahkan pada pribadi masing-masing. Intinya tidak ada unsur paksaan, silakan jika berkenan untuk menonton atau tidak menonton,” katanya.

Ia juga meminta agar surat tersebut tidak dibesar-besarkan apalagi dipolitisasi. “Kami mohon pengertiannya untuk tidak diperpanjang karena ini sifatnya hanya imbauan,” katanya.

Sebelumnya, padan laman Facebook UMS diunggah surat yang mengatasnamakan Hanum Salsabiela Rais sebagai kader Muhammadiyah dan Nasyiatul Aisyiyah mengajak para mahasiswa untuk meramaikan serta menonton film “Hanum dan Rangga” di bioskop.

Melalui surat tersebut, Hanum meminta Rektor UMS Sofyan Anif memfasilitasi ajakan untuk mendukung film nasional yang positif dan bernilai dakwah.

Pada surat tersebut, Hanum juga meminta agar pihak UMS mau memasang poster film Hanum dan Rangga di media kampus.

Alasan Kapitra Klaim Masih Jadi Pengacara Rizieq Shihab

Suara.com – Politisi PDIP Kapitra Ampera mengakui hingga kini masih resmi menjadi pengacara Habib Rizieq Shihab. Klaim itu disampaikan Kapitra karena Rizieq yang masih berada di Arab Saudi mencabut kuasanya terhadap Kapitra sebagai penasehat hukum pribadi.

Kapitra bahkan mengklaim jika dirinya merupakan salah satu pengacara yang paling dihormati di dalam tim pengacara pimpinan FPI itu.

“Sampai hari ini Rizieq enggak pernah tuh ngomong cabut kuasa ke saya. Yang bisa nyabut kuasa saya hanya orang yang memberi kuasa yaitu Rizieq,” kata Kapitra kepada Suara.com saat ditemui di kawasan Senen, Jakarta Pusat, Jumat (9/11/2018).

Kapitra menjelaskan, Rizieq memang memiliki banyak kuasa hukum. Dari sekian banyaknya kuasa hukum, nama Kapitra selalu diposisikan sebagai urutan pertama karena dianggap paling senior.

“Nama saya selalu nomor satu. Saya dituakan di kuasa itu, sampai hari ini enggak ada tuh Rizieq memberikan pencabutan,” ungkap Kapitra.

Sebelumnya, Koordinator GNPF Ulama Munarman menegaskan bahwa Kapitra bukanlah kuasa hukum Rizieq. Hal itu pun sudah dikonfirmasi langsung kepada Rizieq dan dibenarkan bahwa Kapitra tak lagi menjadi kuasa hukumnya.

Bahkan, GNPF Ulama yang juga menjadi salah satu kuasa hukum Rizieq melayangkan somasi kepada Kapitra. Somasi itu diberikan lantaran Kapitra dituding telah berbohong mengaku sebagai kuasa hukum Rizieq.

Habib Novel: Yusril Ihza Mahendra Bohongi Kader dan Ijtimak Ulama

Suara.com – Anggota Lembaga Dakwah DPP FPI Habib Novel Bamukmin emosi mendengar Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra jadi pengacara Capres – Cawapres nomor urut 01 Joko Widodo atau Jokowi – Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Novel menyebut Yusril telah membohongi para kader dan Ijtimak Ulama. 

Novel mengatakan, Yusril tak menepati janjinya saat PBB diterima Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu. Selain itu, Yusril pun tampak hadir dalam gelar Ijtimak Ulama yang mendukung pasangan Capres  Cawapres Prabowo – Sandiaga. 

“Kecewa sekali dan marah tentunya, kok tega-teganya membohongi para calegnya dan tidak setia kepada ijtima Ulama,” kata Novel kepada Suara.com, Selasa (6/11/2018). 

Novel yang maju sebagai caleg DPRD DKI Jakarta Dapil 8 dari PBB ini mengungkapkan bahwa seluruh kader tidak diberitahu Yusril atas keputusannya untuk berada di pihak Jokowi – Maruf Amin. Padahal, seluruh kader serta caleg sebagian besar diketahuinya tidak mendukung Jokowi – Maruf.

“Iya benar, untuk kita-kita para caleg nggak dapat kabar. Yang saya tau itu 70 persen caleg di PBB berjuang untuk ganti presiden dengan mengikuti ijtima ulama ke-II,” ujarnya. 

Sebelumnya Yusril Ihza Mahendra resmi menjadi pengacara Capres-Cawapres Joko Widodo atau Jokowi-Maruf Amin. Yusril mau menjadi pengacara kedua pasangan itu secara cuma-cuma. 

“Pak Erick mengatakan bahwa jadi lawyer Pak Jokowi dan Kiyai Maruf ini pro deo alias gratis tanpa bayaran apa-apa. Saya bilang saya setuju saja,” kata Yusril.

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

KPK Berpeluang Bidik Anggota DPR Lain di Kasus Suap Taufik

Suara.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengaku sedang membidik anggota DPR lain yang dianggap terlibat dalam kass suap yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief mengaku, penyidik KPK sedang menelisik dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kebumen anggaran 2016 yang sudah menjerat Taufik sebagai tersangka.

“Semua proses penyelidikan atau penyidikan memang berlangsung. Tetapi kalau cukup alat bukti kami menuju ke sana (anggota DPR lainnya). Tetapi sekarang, yang Kebumen sampai yang terjaring sekarang saja,” kata Laode di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (5/11/2018).

Taufik merupakan anggota DPR dari daerah pilih Jawa Tengah VII yang meliputi daerah, Kabupaten Purbalingga, Banjanegara, dan Kebumen. Taufik merupakan asal Partai Amanat Nasional.

Taufik Kurniawan menerima sebagian uang Alokasi Khusus (DAK) bersumber dari dana APBD anggaran tahun 2016, senilai Rp100 miliar. Terpidana Bupati Kebumen Muhammad Yahya Fuad melakukan pendekatan kepada sejumlah pihak termasuk Anggota DPR RI, salah satunya Taufik Kurniawan

KPK menduga Muhammad Yahya Fuad menyanggupi memberikan fee 5 persen kepada Taufik Kurniawan. Selain itu Taufik Kurniawan juga dijanjikan menerika fee 7 persen dari rekanan di Kebumen.

Atas perbuatannya Taufik Kurniawan disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Lion Air Sulit Diawasi, YLKI Sebut Ada Pensiunan TNI dan Kemenhub

Suara.com – Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menuturkan sejumlah pegawai di Maskapai Lion Air ternyata banyak diisi oleh pejabat-pejabat dari TNI dan Kementerian Perhubungan yang mereka memasuki jelang masa pensiun.

Dengan masuknya pejabat-pejabat TNI dan Kemenhub, Tulus Abadi menyebut bahwa pihak Lion Air kian sulit untuk dilakukan pengawasan.

“Karena kalau senior-seniornya masuk duduk di situ mana bisa juniornya mengawasi? Mana berani dia mengawasi seniornya?” kata Tulus Abadi dalam diskusi bertajuk Awan Hitam Penerbangan Kita di warung daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/11/2018).

Tulus meminta semua pihak institusi pemerintahan yang berhubungan dengan maskapai penerbangan, harus berani membongkar praktik-praktik tersebut.

Karena ditakutkan peristiwa jatuhnya pesawat Lion Air kembali terjadi di lain waktu.

“Ini yang saya kira harus dibongkar fenomena ini agar tidak kemudian terjadi persoalan yang lebih serius. Karena dominasi Lion Air sudah sangat menggurita, sehingga ini menjadikan yang tidak kompetitif,” tutup Tulus Abadi.

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Ada Wajah Rizieq Shihab di Aksi Bela Tauhid 211

Suara.com – Wajah Imam Besar FPI Rizieq Shihab menghiasi Aksi Bela Tauhid 211. Wajah Rizieq berkibar pada bendera besar warna hijau-putih-hijau yang dibawa perwakilan massa di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (2/11/2018) siang.

Berdasarkan pantauan Suara.com, bendera dengan wajah Rizieq dikibarkan di depan barikade Brimob yang berjaga tepat di depan gedung Kementerian  Pariwisata. Bendera itu berkibar bersamaan dengan bendera bertuliskan Tauhid.

Namun dapat dipastikan jika Rizieq Shihab tidak hadir dalam aksi tersebut karena diduga masih berada di Arab Sudi. Selain mengibarkan bendera, massa juga aksi menyuarakan takbir berulang kali. 

Untuk diketahui, Aksi bela Tauhid  merupakan buntut dari peristiwa pembakaran bendera berkalimat Tauhid yang dilakukan anggota Banser NU pada peringatan Hari Santri Nasional di Garut, Jawa Barat.

 Saat itu anggota Banser NU menganggap bendera tersebut merupakan lambang ormas Hizbut Tahrir Indonesia yang sudah dibubarkan pemerintah. 

Sementara Aksi Bela Tauhid pertama sebelumnya berlangsung di depan kantor Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, pada Jumat (26/10/2018) lalu.

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.

Agar Tak Rusak, Black Box Lion Air JT 610 Direndam Air Laut

Suara.com – Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut Kolonel Zaenal mengatakan Black Box pesawat Lion Air JT 610 yang ditemukan harus tetap direndam air laut agar tidak mengalami kerusakan.

Menurutnya, perendaman itu tetap harus dilakukan, meski black box dari pesawaat nahas itu masih utuh saat ditemukan tim penyelam dari Batalyon Intai Amfibi (Taifib).

“Kondisi dugaan black box yang ditemukan 500 meter dari lost contact pesawat saat ini dalam keadaan utuh dan harus tetap direndam dengan air laut agar kondisinya tidak rusak dan berkarat,” ujar Zaenal dalam keterangan tertulis, Kamis (1/11/2018).

Selain itu, Zaenal menuturkan Black Box sudah dibawa ke Kapal Riset Baruna Jaya milik BPPT dan selanjutnya akan dibawa ke Komite Nasional Keselamatan Transportasi untuk dilakukan proses investigasi.

Sebelumnya,  Tim Search and Rescue (SAR) TNI Angkatan Laut berhasil menemukan bagian dari black box atau kotak hitam pesawat Lion Air JT 610 di kedalaman 30 meter di perairan Tanjung Karawangan, Jawa Barat sekitar pukul 10.15 WIB. Black box itu ditemukan olah anggota penyelam dari Taifib Sertu Hendra.

IDHOKI.COM (http://199.188.200.23) adalah Situs Agen Judi Bola & Live Casino Online yang menyediakan cara main sbobet indonesia paling mudah dan praktis melalui Whatsapp, Livechat, BBM, dan Wechat untuk permainan seperti taruhan judi bola, rolet, bakarat, classic game dan masih banyak lagi.